LP2M IAIN Parepare---Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri IAIN Parepare Posko 20 melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua sebagai bagian dari pengumpulan data dan pemetaan sosial selama masa pengabdian mereka. Kegiatan ini difokuskan pada penggalian informasi terkait kasus pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Pitumpanua, khususnya Kelurahan Tobarakka.
Kegiatan yang bertajuk “Koordinasi Data Pernikahan Dini dan Perceraian di KUA Kecamatan Pitumpanua” ini dilaksanakan pada Senin, 21 Juli 2025, pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua. Beberapa mahasiswa KKN Mandiri bersama dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Pitumpanua turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Di dalam kegiatan ini, mahasiswa berdiskusi secara intensif dengan pihak KUA untuk menggali data dan mempelajari fenomena sosial terkait pernikahan dini dan perceraian di lingkungan Kecamatan Pitumpanua. Diskusi ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus tersebut serta berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh KUA sebagai instansi yang berwenang.
Proses koordinasi berlangsung lancar dan penuh keterbukaan. Pihak KUA menyambut dengan baik kedatangan mahasiswa dan memberikan penjelasan yang detail dan informatif mengenai kondisi sosial di wilayah kerjanya, khususnya terkait pernikahan dini dan perceraian.
Salah satu staf KUA menyampaikan pentingnya data yang dikumpulkan sebagai bahan refleksi bersama. “Data ini penting untuk dijadikan bahan refleksi bersama, agar pencegahan pernikahan usia dini dan kasus perceraian bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa KKN terkait isu sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan data yang diperoleh, mahasiswa diharapkan dapat menyusun program kerja yang lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat di Kelurahan Tobarakka dan sekitarnya.
Melalui koordinasi yang erat antara mahasiswa dan pihak KUA, sinergi dalam menangani isu sosial di tingkat desa dan kecamatan dapat semakin diperkuat, mendukung keberhasilan program pengabdian masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.(Fzs/Srh)